• Sabtu, 1 Oktober 2022

Selingkuh Bisa Dipenjara, Ini Undang-undang Yang Mengatur

- Kamis, 22 September 2022 | 10:41 WIB
Ilustrasi. (FOTO: PIKIRAN RAKYAT)
Ilustrasi. (FOTO: PIKIRAN RAKYAT)

 

KABAR INSPIRASI - Hukum di Indonesia semakin ketat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang Selingkuh.

Undang-undang tentang selingkuh di atur pada Pasal 284 ayat (2) KUHP.

Proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana gendak (overspel) atau selingkuh hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri.

Tindak pidana Selingkuh tersebut termasuk dalam delik aduan (klacht delict).

Dikutip Kabar Inspirasi dari fahum.umsu.ac.id  Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan atau yang dimalukan atas perselingkuhan.

Selain itu, laporan pidana gendak (overspel) atau selingkuh tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Kepolisian apabila yang melaporkan bukanlah pasangan resmi pihak yang dirugikan.
Baca Juga: Diisukan Selingkuh Dengan Reza Arap, Ini Kriteria Cowok Idaman Rossa

Baca Juga: Waran Terstruktur Produk Investasi Baru Menjawab Kebutuhan Pasar Indonesia


Suami istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian.

Laporan pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan.

Pasal tersebut mengatur bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Baca Juga: Telin Gelar Konferensi Internasional BATIC 2022

Baca Juga: Mudahnya Berwisata Dengan Tourism Collaborative Platform


Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.***

Editor: U. Salim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Lagi, Polisi Tembak Polisi, Satu Tewas

Senin, 5 September 2022 | 13:46 WIB

Ferdy Sambo Bisa Lolos, Ini Kata Hotman Paris

Selasa, 30 Agustus 2022 | 12:02 WIB
X