• Jumat, 1 Juli 2022

Pemprov Sulteng Data Ulang Honorer

lib
- Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB
Syarifuddin (dok.BKD)
Syarifuddin (dok.BKD)

KABAR INSPIRASI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah saat ini tengah melakukan pemetaan dan meminta data-data honorer di OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemprov.

Baca Juga: Jangan Lewat Calo, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Bayar Dam Sesuai Aturan Arab Saudi
“Kami sudah mengirim surat ke OPD. Kami harus segera bekerja memetakan data-data honorer,” kata Syarifuddin, Kepala Bidang Formasi, Pengadaan, Informasi, dan Kepegawaian BKD Provinsi Sulteng, Rabu 22 Juni 2022.

Baca Juga: Presenter Ivan Gunawan Diperiksa Lagi di Bareskrim, Ada Apa?
Pemetaan dilakukan untuk mendata kualifikasi pendidikan dan keahlian masing-masing honorer. Setelahnya, yang memenuhi persyaratan diharap mendaftarkan diri mengikuti seleksi menjadi P3K.

Baca Juga: Polisi Sebut Pilihan Mediasi Terbuka dalam Kasus Dugaan Pengeroyokan Libatkan Iko Uwais
Syarifuddin mengatakan Pemprov Sulteng berupaya maksimal mencari solusi terbaik atas nasib ribuan honorer tersebut. Bagi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus saat mengikuti seleksi akan dicari langkah-langkah strategis.

Baca Juga: HUT DKI Jakarta ke-495 Hari Ini, Naik TransJakarta, MRT, dan LRT Semuanya Gratis

Hal ini dimungkinkan sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).“Kemungkinan terburuknya dirumahkan, tapi dalam surat MenPAN disebutkan bisa mengambil langkah-langkah strategis,” jelasnya.


Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan melakukan penataan honorer. Dia mengatakan, Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatanganinya pada 31 Mei bukan memberhentikan honorer secara massal.

Baca Juga: Dugaan Penganiayaan Libatkan Suaminya, Audy Item Sebut Iko Uwais Hanya Membela Diri
Tjahjo meminta pemerintah daerah untuk melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam SE MenPAN-RB itu juga disebutkan, pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK, dan outsourcing. Dalam SE itu disebutkan yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.
“Jadi, bukan diberhentikan secara massal, tetapi ditata ulang,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa 21 Juni 2022.

Halaman:

Editor: lib

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DR Marzuki Pimpin Iluni UI Sulteng

Sabtu, 25 Juni 2022 | 22:11 WIB

JCH Sulteng Dilarang Bawa Obat Tak Berlabel BPOM

Jumat, 24 Juni 2022 | 17:20 WIB

KONI Sulteng Luncurkan Buku dan Aplikasi

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:04 WIB

Pemprov Sulteng Data Ulang Honorer

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB
X