• Jumat, 1 Juli 2022

Hakim Tipikor Palu Vonis Bebas 4 Terdakwa Korupsi Pengadaan Kapal

lib
- Kamis, 23 Juni 2022 | 17:09 WIB
Para terdakwa foto bersama penasehat hukumnya usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Palu, Selasa 21 Juni 2022 (FOR KABAR INSPIRASI)
Para terdakwa foto bersama penasehat hukumnya usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Palu, Selasa 21 Juni 2022 (FOR KABAR INSPIRASI)

KABAR INSPIRASI - Majelis Hakim Tipikor Palu menjatuhkan vonis bebas kepada empat terdakwa dugaan korupsi pengadaan kapal tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tolitoli tahun 2019. Sidang pembacaan dilakukan pada Selasa 21 Juni 2022.


Keempat terdakwa itu Mantan Kadis DKP Tolitoli Ir Gusman selaku Pengguna Anggaran (PA), Moh Sahlan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nurnengsi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), serta Mujahidin Dean selaku rekanan.

Baca Juga: BEM Universitas Andalas Dipanggil Polisi Karena Bikin Meme KKN Jokowi dan Puan
Sidang pembacaan putusan itu berlangsung sekitar dua jam lebih. Majelis hakim yang diketuai Ferry MJ Sumlang, didampingi Panji Prahistoriawan Prasetyo dan Alam Nur, selaku dua hakim anggota harus membaca satu persatu surat putusan keempatnya.


“Mengadili. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya,” tegas Ketua Majelis Hakim, Ferry MJ Sumlang, saat membacakan putusan para terdakwa.

Baca Juga: Saat Tawaf dan Sa'i, Jemaah Haji Indonesia Bisa Manfaatkan Layanan Pendorong Kursi Roda

Sidang vonis itu, dihadiri JPU Yoga Kahdafi, Cs dan kuasa hukum terdakwa, Benyamin Sunjaya, Yohanes Budiman Napat, Mohammad Juanda dan Sahrul.
Dalam amar putusan itu, inti pertimbangan dibebaskannya terdakwa Gusman, Moh Sahlan dan Nurnengsi, karena tidak ditemukan kerugian negara.

 

Sebab Majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan ahli dari Dirjen Perhubungan Laut, Moh Arief karena bukan ahli perkapalan dan mengetahui regulasi.
Kemudian, perhitungan metode total lost tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut, karena metode total lost jika pengadaan atau kegiatan fiktif dan pembayaran telah dilakukan atau kapal dalam kondisi rusak total hingga tidak dapat digunakan. Selain itu, yang memiliki kewenangan melakukan perhitungan, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Oknum Pegawai Kemenag di Subang Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Jika Inkrah: Sanksi Berat Menanti

Halaman:

Editor: lib

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DR Marzuki Pimpin Iluni UI Sulteng

Sabtu, 25 Juni 2022 | 22:11 WIB

JCH Sulteng Dilarang Bawa Obat Tak Berlabel BPOM

Jumat, 24 Juni 2022 | 17:20 WIB

KONI Sulteng Luncurkan Buku dan Aplikasi

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:04 WIB

Pemprov Sulteng Data Ulang Honorer

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB
X